Pada peringatan hari jadinya yang ke-17, Mangupura belum memiliki wajah kota seperti yang diharapkan. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengakui penataan ibu kota kabupaten itu belum terbentuk secara optimal. Infrastruktur dasar, terutama akses jalan, masih menjadi perhatian sebelum kawasan yang akan menjadi identitas kota ditentukan.

Pengakuan itu memberi ukuran yang lebih nyata bagi perayaan ulang tahun Mangupura pada 17 November 2026. Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Badung memaparkan pertumbuhan ekonomi semester I sebesar 5,59 persen, kemiskinan 1,75 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia 84,72. Di sisi lain, pertanyaan tentang rupa ibu kota tetap terbuka: bagaimana pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur dapat diterjemahkan menjadi kota yang tertata, nyaman, dan tetap menjaga lingkungan?

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menempatkan pemerataan dan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari arah pembangunan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi. Tema peringatan, Sidhikara Hitayah, dimaknai sebagai pengerahan seluruh kekuatan untuk membangun Badung. Namun, angka makro dan tema perayaan baru akan berarti bagi warga jika terasa dalam layanan, akses, dan kualitas ruang hidup sehari-hari.

Jalan Didahulukan, Wajah Kota Menyusul

Menurut Anom Gumanti, penataan wajah Mangupura memerlukan desain matang dan kawasan yang tepat. Pemerintah juga perlu memperhitungkan kepemilikan tanah. Jika kawasan yang direncanakan merupakan tanah milik masyarakat, mekanisme pembebasan lahan atau pemberian ganti rugi harus dipertimbangkan.

DPRD Badung dan pihak eksekutif, kata Anom, telah beberapa kali berkoordinasi mengenai penataan kota. Namun, perhatian masih lebih banyak tertuju pada infrastruktur. Akses jalan yang baik dinilai penting, termasuk bagi keberlangsungan pariwisata Badung; setelah persoalan itu ditangani, penataan Mangupura akan bergerak lebih jauh.

Urutan tersebut masuk akal sebagai tahapan kerja, tetapi tidak semestinya membuat perencanaan kota terus berada di belakang proyek infrastruktur. Menentukan kawasan, merancang fungsi ruang, dan membicarakan dampaknya kepada warga membutuhkan waktu. Karena itu, pekerjaan menata wajah kota dapat berjalan sebagai proses perencanaan, sembari pembangunan akses dasar berlangsung.

Bagi Adi Arnawa, infrastruktur juga berkaitan dengan upaya menjaga alam dan lahan pertanian. Ia menyampaikan rencana pembangunan terowongan bawah tanah sebagai salah satu cara menghubungkan wilayah tanpa mengabaikan keberadaan sawah. Ia mengakui biaya pembangunan bawah tanah cukup mahal dan menggambarkannya sebagai gagasan yang akan dijalankan bertahap. Rencana itu masih berupa arah pembangunan yang disampaikan dalam peringatan, bukan bukti bahwa persoalan tata ruang telah selesai.

Angka Baik, Pekerjaan Belum Usai

Capaian ekonomi Badung memberi latar penting bagi perayaan ini. Adi Arnawa menyebut pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 5,59 persen, kemiskinan turun menjadi 1,75 persen, dan IPM berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai 84,72. Dalam paparan lain pada rapat paripurna, ia juga menyebut inflasi hingga Oktober terkendali pada 2,36 persen. Perekonomian Badung, menurut laporan rapat tersebut, masih ditopang sektor pariwisata.

Namun, capaian itu berdampingan dengan tantangan yang disebut pemerintah sendiri: kemacetan, pengelolaan sampah, dan banjir. Adi Arnawa menyatakan penurunan kemiskinan dan stunting perlu dijaga melalui kolaborasi eksekutif, legislatif, dan perangkat daerah. Ia juga mengaitkan upaya pembangunan dengan dorongan terhadap pariwisata berkelanjutan.

Di sinilah mutu pembangunan diuji. Pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menjawab bagaimana kemacetan berkurang, sampah dikelola, banjir ditangani, atau manfaat pariwisata dirasakan lebih merata. Angka memberi gambaran tentang capaian; pengalaman warga akan menunjukkan apakah kebijakan benar-benar bekerja.

Pada usia ke-17, Mangupura berada di antara dua pekerjaan: membangun infrastruktur yang memudahkan akses dan merancang kota yang punya bentuk serta fungsi jelas. Perayaan dapat menjadi penanda, tetapi yang lebih menentukan ialah bagaimana rencana itu diterjemahkan menjadi keputusan yang transparan dan berpihak kepada warga. Dari pengakuan bahwa wajah kota belum terbentuk, pekerjaan berikutnya semestinya dimulai dengan pertanyaan sederhana: kota seperti apa yang ingin diwariskan kepada krama Badung?