Di dalam rancangan APBD 2027 Karangasem, ada jarak antara kebutuhan pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) selama setahun dan kemampuan anggaran yang tersedia. Dinas Kesehatan memperkirakan kebutuhan itu lebih dari Rp95 miliar, sedangkan setelah rasionalisasi, dana yang dapat disiapkan pemerintah kabupaten sekitar Rp70 miliar.

Selisih tersebut membuat pembiayaan kepesertaan BPJS Kesehatan diproyeksikan hanya cukup untuk sembilan bulan pada 2027. Pemerintah Kabupaten Karangasem berharap kekurangan untuk tiga bulan berikutnya dapat ditutup lewat APBD Perubahan. Namun, ketika ruang fiskal daerah sedang menyempit, seberapa kuat harapan itu dapat dijadikan sandaran bagi pembiayaan kesehatan warga?

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Karangasem, I Komang Wirya, menyebut pemangkasan anggaran JKN mencapai Rp25 miliar. Ia menjelaskan kebutuhan tahunan melampaui Rp95 miliar, sementara alokasi yang tersedia setelah rasionalisasi diperkirakan sekitar Rp70 miliar. Angka-angka itu bukan sekadar baris dalam dokumen anggaran: di dalamnya ada pilihan tentang seberapa jauh pemerintah daerah mampu menanggung iuran peserta.

Sembilan Bulan, Lalu Menunggu Perubahan

Skema sembilan bulan bukan hal baru bagi Karangasem. Menurut Wirya, APBD induk 2026 juga merancang pembiayaan JKN untuk periode yang sama. Kekurangan dana kemudian diupayakan melalui APBD Perubahan sehingga pembiayaan dapat berlanjut hingga akhir tahun.

Pengalaman itu memberi preseden, tetapi bukan jaminan bahwa cara serupa akan mudah diulang. Laporan pembahasan anggaran menyebut kemampuan fiskal daerah menghadapi tekanan karena berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan sumber pendapatan lain. Wirya juga mengaitkan penyempitan ruang anggaran dengan pengurangan Transfer ke Daerah serta Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Badung, yang total pengurangannya disebut mencapai Rp76,28 miliar.

Di luar dua sumber itu, bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Bali juga menjadi perhatian. Pada tahun sebelumnya, alokasi bantuan tersebut sempat dipotong sekitar Rp3 miliar. Untuk 2027, pemerintah daerah masih berharap memperoleh BKK provinsi sekitar Rp20 miliar; dukungan itu dinilai penting bagi kemampuan pembiayaan daerah, termasuk JKN.

Di sinilah persoalannya: APBD Perubahan hanya dapat menjadi jalan keluar bila tersedia ruang anggaran untuk menambah pembiayaan. Harapan pemerintah kabupaten terhadap tambahan dana patut dicatat sebagai rencana, bukan sebagai kepastian. Sementara itu, proyeksi sembilan bulan sudah menunjukkan bahwa pembiayaan layanan kesehatan daerah berhadapan dengan batas kemampuan fiskal yang nyata.

Menata Data, Membagi Tanggung Jawab

Pemkab Karangasem juga menyiapkan langkah untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan BPJS pada APBD. Dinas Kesehatan akan memutakhirkan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta Bukan Pekerja Penerima Upah (PBPU) yang iurannya ditanggung pemerintah daerah. PBI adalah peserta yang iurannya dibayar melalui bantuan, sedangkan PBPU mencakup peserta yang bukan pekerja penerima upah.

Wirya menyebut warga yang sudah bekerja, terutama di sektor informal, akan didorong beralih ke skema Pekerja Penerima Upah (PPU) apabila memenuhi persyaratan. Dalam skema tersebut, pembiayaan kepesertaan diharapkan tidak seluruhnya bertumpu pada APBD. Namun, ia juga mengakui data warga yang telah bekerja, khususnya di sektor nonformal, belum lengkap.

Pemutakhiran data karena itu bukan pekerjaan administrasi semata. Menurut Wirya, data yang lebih lengkap diperlukan agar bantuan iuran tepat sasaran. Bila warga yang memenuhi syarat untuk skema lain dapat dikenali, pemerintah daerah punya dasar yang lebih baik untuk mengarahkan dukungan kepada mereka yang memang berhak.

Karangasem kini menghadapi dua pekerjaan sekaligus: mencari ruang pembiayaan dan memastikan siapa yang perlu menerima bantuan. Yang pertama bergantung pada kemampuan anggaran; yang kedua menuntut data yang cermat. Di antara keduanya, kepastian pembiayaan JKN pada bulan-bulan terakhir 2027 tetap menjadi pertanyaan penting bagi warga. Angka sembilan bulan di dalam rancangan itu mengingatkan bahwa keberlanjutan jaminan kesehatan juga ditentukan oleh ketahanan keuangan daerah.