Di dalam koper putih tanpa merek yang diperiksa di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, petugas menemukan tiga kemasan: dua botol berisi kapsul dan satu botol berisi serbuk putih. Jumlah kapsulnya 937, sedangkan berat bersih seluruh barang mencapai 951,64 gram. Pemeriksaan laboratorium menyatakan isinya mengandung mefedron, narkotika Golongan I.

Temuan itu kini menjadi perkara di Pengadilan Negeri Denpasar. Jaksa Penuntut Umum menuntut warga negara Ukraina, Bohdan Lohush, 30 tahun, dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp200 juta. Tuntutan bukan putusan: melalui penasihat hukumnya, Bohdan menyampaikan pembelaan lisan setelah jaksa membacakan tuntutan pada 17 November 2026.

Perkara ini membawa satu pertanyaan melampaui angka dan isi koper: bagaimana hukum menimbang barang yang dibawa melintasi perbatasan, klaim bahwa barang itu untuk konsumsi sendiri, dan jumlah yang oleh jaksa dinilai masuk kategori impor narkotika berat? Jawabannya penting bukan hanya bagi terdakwa, tetapi juga bagi cara Bali menangani perkara narkotika yang berawal di pintu kedatangan.

Kecurigaan di Pintu Kedatangan

Peristiwa bermula pada 21 Mei 2026, ketika Bohdan tiba di Bandara Ngurah Rai. Sekitar pukul 19.30 WITA, petugas Bea dan Cukai mencurigai barang bawaannya saat pemeriksaan. Mereka kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali, dan pemeriksaan berlanjut di kantor Bea dan Cukai Ngurah Rai.

Sekitar pukul 22.00 WITA, polisi menggeledah koper putih tersebut. Sebuah botol bertuliskan ARG Arginine berisi 440 kapsul; botol Amix memuat 497 kapsul; botol Biotechusa berisi serbuk putih. Berat bersih masing-masing adalah 281,6 gram, 318,08 gram, dan 351,96 gram.

Menurut keterangan dalam perkara, Bohdan membeli tablet putih di sebuah toko olahraga di Warsawa, Polandia. Jaksa menyebut barang itu dibawa dalam keadaan tersegel dan, berdasarkan pengakuan terdakwa yang diungkap dalam persidangan, direncanakan untuk menunjang kegiatan olahraga di pusat kebugaran. Keterangan mengenai tujuan tersebut tidak mengubah hasil uji laboratorium: kapsul dan serbuk dinyatakan mengandung mefedron.

Berat Barang, Berat Tuntutan

Jaksa Ni Made Suasti Ariani menilai Bohdan terbukti tanpa hak dan melawan hukum mengimpor narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari lima gram. Pasal yang digunakan adalah Pasal 610 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain tuntutan 12 tahun penjara, jaksa meminta denda Rp200 juta. Jika denda tidak dibayar, tuntutannya adalah pidana pengganti 80 hari penjara. Angka 951,64 gram itu jauh di atas ambang lima gram yang disebut dalam pasal tuntutan, tetapi penentuan bersalah dan hukuman tetap berada pada majelis hakim setelah mempertimbangkan dakwaan, bukti, serta pembelaan.

Sebagian barang bukti telah dimusnahkan Ditresnarkoba Polda Bali pada 10 Juni 2026: 925 kapsul dengan berat bersih 592 gram dan serbuk putih seberat 346,91 gram. Sebagian lainnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium dan persidangan. Pemusnahan itu membuat pencatatan dan dokumentasi bukti menjadi bagian penting dari proses hukum, agar barang yang diuji dan yang dipertimbangkan pengadilan dapat dipertanggungjawabkan.

Menjaga Ketegasan dan Ketelitian

Dalam perkara narkotika, ketegasan hukum diperlukan. Namun ketegasan tidak boleh menggantikan pembuktian, dan beratnya tuntutan tidak sama dengan putusan akhir. Pengadilan perlu menilai bukti secara cermat sekaligus memberi ruang bagi pembelaan terdakwa, tanpa mengaburkan hasil pemeriksaan laboratorium yang menjadi bagian perkara.

Bagi Bali, yang menerima arus kedatangan internasional melalui Ngurah Rai, pemeriksaan di perbatasan adalah lapis awal. Setelah itu, pekerjaan hukum berlanjut di ruang sidang: memastikan status setiap barang bukti jelas, dasar pasal diterapkan tepat, dan keputusan akhir berdiri di atas proses yang adil. Koper putih itu membuka perkara; bagaimana perkara ditutup akan menunjukkan mutu ketelitian hukum.