Sabu masuk ke blender. Ponsel dihantam palu, sementara pakaian dan sejumlah barang lain dibakar. Di halaman Kejaksaan Negeri Karangasem pada Rabu, 18 November 2026, cara pemusnahan berbeda-beda mengikuti jenis barang bukti yang dituntaskan.
Sebanyak 303 barang bukti dari 40 perkara pidana yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan untuk periode Juni hingga November 2026. Barang-barang itu berasal dari perkara narkotika, pencurian, kejahatan terhadap anak, pertambangan tanpa izin, pengoplosan LPG bersubsidi, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin.
Pemusnahan bukan sekadar menyingkirkan benda dari ruang penyimpanan. Kepala Kejari Karangasem Kusufi Esti Ridliani menjelaskan bahwa jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan, termasuk menuntaskan status barang bukti. Di balik proses yang tampak sederhana itu, ada pertanyaan penting: bagaimana memastikan benda yang pernah menjadi bagian dari perkara tidak kembali disalahgunakan?
Angka Perkara, Ragam Kejahatan
Dari 40 perkara tersebut, narkotika menjadi kelompok terbanyak dengan 17 perkara. Jumlah itu meningkat dibanding pemusnahan sebelumnya pada 11 Juni 2026, yang mencatat 12 perkara narkotika. Pencurian berada di urutan berikutnya dengan 12 perkara.
Perkara lainnya mencakup tiga kasus penjualan minuman beralkohol tanpa izin, dua perkara persetubuhan, dan dua pertambangan tanpa izin. Masing-masing satu perkara tercatat untuk pencabulan, melarikan anak, kekerasan terhadap anak, serta pengoplosan gas LPG bersubsidi.
Barang bukti narkotika meliputi sabu, ganja seberat 6,28 gram bruto atau 5,70 gram neto, serta tembakau sintetis. Dalam 16 perkara, sabu ditemukan dalam sekitar 192 paket plastik klip dengan berat bersih sekitar 36,9 gram. Bong, timbangan digital, tabung kaca, korek yang dimodifikasi, sedotan, dan plastik klip turut dimusnahkan.
Kusufi menyebut sabu dalam kegiatan itu juga diperlihatkan kepada para siswa agar mereka mengenali bentuknya. Penjelasan tersebut mengingatkan bahwa pencegahan tidak berhenti pada penindakan: pengetahuan juga menjadi bagian dari upaya agar pelajar tidak tertipu atau terdorong membeli narkotika.
Dari Pipa LPG hingga Alat Tambang
Di antara barang bukti lain, alat yang digunakan dalam perkara pengoplosan LPG bersubsidi menunjukkan bagaimana satu perkara dapat melibatkan banyak benda. Kejari memusnahkan 132 pipa baja nirkarat untuk memindahkan isi tabung, berikut 150 karet pintil, segel tabung, timbangan, dan plastik bekas es batu.
Dalam perkara pertambangan tanpa izin, barang bukti mencakup buku catatan operasional dan penjualan, serta peralatan kerja seperti cangkul, gancu, dan linggis. Sementara itu, perkara pencurian menyisakan barang-barang seperti pakaian, helm, tas, sepatu, dan sejumlah peralatan kerja.
Pemusnahan berlangsung terbuka dengan disaksikan unsur aparat penegak hukum dan perangkat desa. Selain diblender atau dihancurkan, sebagian barang dibakar, dipukul, maupun dipotong agar tak dapat digunakan kembali. Kejari menyebut keterbukaan itu sebagai bagian dari pertanggungjawaban sekaligus upaya mencegah penumpukan barang bukti.
Di sinilah ukuran akuntabilitasnya perlu dilihat: bukan hanya apakah barang sudah dimusnahkan, melainkan apakah prosesnya tertib, dapat disaksikan, dan sesuai putusan. Bagi warga, kepastian bahwa barang bukti benar-benar keluar dari peredaran merupakan bagian dari kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Menutup Perkara, Menjaga Kepercayaan
Kejari Karangasem menyatakan pemusnahan sebagai tahap pelaksanaan putusan pengadilan, bukan acara seremonial. Lembaga itu juga berharap kerja sama aparat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat terus diperkuat, terutama untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan kejahatan terhadap anak.
Namun, pemusnahan hanya menutup satu bagian dari perjalanan perkara. Pencegahan tetap membutuhkan kerja yang lebih luas, termasuk pendidikan yang mudah dipahami dan koordinasi antarlembaga. Penegakan hukum menjadi lebih berarti ketika warga dapat melihat bahwa prosesnya tidak berhenti pada putusan, tetapi juga menuntaskan tanggung jawab atas barang bukti.
Di halaman Kejari, benda-benda dari 40 perkara itu berakhir dengan cara yang berbeda-beda. Yang semestinya tertinggal bukan sekadar ruang penyimpanan yang lebih lapang, melainkan kepastian bahwa setiap tahap penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.