Di Tanah Lot, angka pembagian hasil tetap menjadi penanda yang paling mudah dibaca dari perubahan pengelolaan, 58 persen untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan, 24 persen untuk Desa Adat Beraban, dan 18 persen untuk pengempon Pura Tanah Lot. Skemanya berubah, tetapi porsi yang diterima masing-masing pihak tidak bergeser.

Perjanjian kerja sama lama berakhir pada 17 November 2026. Setelah itu, pengelolaan daya tarik wisata di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, memakai Kerja Sama Operasional (KSO) yang melibatkan Perumda Sanjayaning Singasana, Desa Adat Beraban, dan pengempon pura yang tergabung dalam Perkumpulan Pura Tanah Lot.

Kesepakatan baru ini penting bukan hanya karena mengatur siapa yang bekerja bersama, melainkan juga karena hendak memberi dasar kelembagaan dan hukum yang lebih jelas. Pertanyaannya, dapatkah kepastian di atas kertas diterjemahkan menjadi pengelolaan yang terbuka dan menjaga kepentingan pariwisata, adat, keagamaan, lingkungan, serta warga?

Skema Berubah, Porsi Tetap

Perjanjian KSO ditandatangani di hadapan notaris pada 17 November, disaksikan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya. Kesepakatan itu membentuk Unit Usaha Bersama Sanjayaning Singasana Tanah Lot, dengan masa kerja sama 20 tahun, dari 2026 sampai 2046.

Bendesa Adat Beraban I Ketut Sujana menjelaskan bahwa perubahan skema diperlukan untuk menyesuaikan bentuk kelembagaan pengelolaan dengan aturan yang berlaku. Dalam mekanisme sebelumnya, badan kerja sama yang digunakan dinilai tidak memiliki landasan kelembagaan yang sesuai untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Karena pemerintah daerah tidak dapat membentuk badan kerja sama secara langsung tanpa mekanisme penugasan, Pemkab Tabanan menugaskan Perumda Sanjayaning Singasana menjalankan KSO. Pembentukan kerja sama ini juga mengacu pada Peraturan Bupati Tabanan Nomor 28 Tahun 2026 tentang penugasan Perumda tersebut dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan DTW Jatiluwih dan Tanah Lot.

Namun, perubahan susunan kelembagaan tidak mengubah pembagian hasil atau pah-pahan. Pemkab tetap memperoleh 58 persen, Desa Adat Beraban 24 persen, dan pengempon Pura Tanah Lot 18 persen. Kebijakan mempertahankan pegawai yang selama ini bekerja di Tanah Lot juga tetap berlaku, menurut Sujana.

Kepastian Hukum Menuntut Tata Kelola

Bagian yang berganti adalah struktur pimpinan. Jabatan manajer dan asisten manajer dalam pengelolaan lama berakhir bersama berakhirnya perjanjian sebelumnya. Pengisian pimpinan unit usaha bersama sedang dipersiapkan dan ditargetkan selesai dalam tiga minggu; sementara itu, jabatan tersebut diisi pelaksana tugas dari Perumda Sanjayaning Singasana.

Desa Adat Beraban berharap posisi pimpinan dipercayakan kepada putra daerah Beraban. Harapan itu menunjukkan bahwa pembentukan pengelola baru juga menyangkut siapa yang akan menjalankan pekerjaan sehari-hari, bukan hanya pembagian peran antarlembaga.

Bupati Sanjaya menekankan kebersamaan, profesionalitas, serta keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prinsip pengelolaan. Ia juga mengingatkan agar kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen, melainkan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Bagi sebuah kawasan yang sekaligus menjadi tujuan wisata, kawasan suci, dan warisan budaya, keseimbangan itu bukan tambahan pada urusan usaha: ia bagian dari tanggung jawab pengelolaan.

Ujian Sesungguhnya Ada pada Pelaksanaan

Perubahan KSO memberi Tanah Lot kerangka kerja baru, tetapi kepastian hukum sendiri belum cukup untuk menjamin mutu pengelolaan. Yang perlu dilihat adalah bagaimana kewajiban tiap pihak dijalankan, bagaimana keterbukaan keuangan dijaga, dan bagaimana keputusan mengenai kawasan wisata mempertimbangkan kepentingan yang beragam.

Pembagian 58:24:18 persen memberi kejelasan tentang porsi hasil. Namun, publik juga patut menaruh perhatian pada pertanggungjawaban pengelolaan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dalam masa kerja sama yang panjang, transparansi bukan seremoni awal, melainkan ukuran yang perlu terus diuji.